PENGERTIAN ARSIP MENURUT UNDANG – UNDANG KEARSIPAN

Dalam pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan da perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari materinya menurut Undang-undang ini, memuat empat unsur yang harus dimiliki, yaitu : benda, aktivitas, pelaku dan konteks. Unsur pertama adalah benda dalam wujud fisik yang berupa rekaman kegiatan atau peristiwa, baik dalam bentuk yang konvensional (kertas) ataupun konvensional (seperti film/video, kaset, media simpan elektronik dan berbagai macam variasi). Undur kedua adalah aktivitas membuat dan menerima rekaman sebagai bentuk komunikasi atau hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, termasuk aktivitas kegiatan dari pengelolaan arsip.

Unsur ketiga adalah pelaku kegiatan, dalam hal ini organisasi atau individu dan selanjutnya unsur ke empat adalah konteks dimana para pelaku melaksanakan aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiadaan salah satu unsur tersebut mengakibatkan tidak adanya arsip.

Sumber ; Modul Pengantar Kearsipan; Pusdiklat ANRI; 2015

Penulis: 
Ardiansyah
Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi

Artikel

21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
09/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi