Simposium Nasional dengan tema Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI

Simposium Nasional dengan tema Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI, pada tanggal 04 Oktober 2017 hari Rabu, pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Nusantara IV Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD/ RI. Rapat di Pimpin oleh Bapak Oesman Sapta sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas Lembaga Pengkajian MPR RI tersebut yang menurutnya sangat penting untuk bangsa Indonesia. Berbicara soal DPD RI, menurut Oesman Sapta, ingatan publik tidak akan lepas dari proses amandemen UUD NRI Tahun 1945, DPD lahir pada perubahan ke tiga UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada tanggal 1-9 November tahun 2001. Oleh karena itu, saya meminta Lembaga Pengkajian MPR RI untuk melakukan kajian, literatur dan pengumpulan aspirasi melalui penyerapan gagasan dan pikiran tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi serta pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah.

Simposium Nasional itu sendiri berlangsung selama 1 hari dengan beberapa agenda acara antara lain dua sesi diskusi bertema ‘Proses Perencanaan Pembangunan Daerah’ dan ‘Proses Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah’, dengan narasumber antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Ketua Bappenas, peneliti INDEF, peneliti LIPI, Ketua BPK RI dan Pimpinan Lembaga Pengkajian RI, satu-satunya Gubernur yang diundang pada acara tersebut. Hadir juga sebagai pemateri, Dirjen Otoda, Soni Sumarsono, Mantan Menteri Pan-RB Ryaas Rasyd, Sekjen Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Anwar Sanusi.

Lembaga Pengkajian MPR menggelar Symposium Nasional Revitalisasi Otonomi Daerah. Hasil dari kegiatan ini untuk mendorong pemerintah terus melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan ini juga akan menyoroti sejumlah hal di antaranya ketimpangan sosial dan belum meratannya pembangunan di Indonesia. Berdasar data BPS yang dilansir Januari 2017, terdapat 10 daerah yang  menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Kesepuluh wilayah miskin, itu sebagian besar  ada di Indonesia bagian timur. Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI  Rully Chairul Azwar mengatakan, ini juga menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai tugas konstitusi yang dimilikinya.

“Ada peran yang bisa dilakukan DPD sesuai tugas konstitusionalnya. Antara lain mengawal pelaksanaan dana transfer daerah. Proses ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lain,” Peran mengawal dana transfer, kata Rully sangat tepat dilaksanakan DPD. Mengingat DPD merupakan lembaga perwakilan daerah, sehingga pantas untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik didaerah sendiri maupun ditingkat nasional.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Adwin
Fotografer: 
Aris
Editor: 
Prima Indrasari

Berita

18/04/2017 | Badan Penghubung Provin...
538 kali dilihat
31/01/2017 | Badan Penghubung Provin...
398 kali dilihat
27/07/2016 | Kantor Perwakilan
378 kali dilihat
20/02/2017 | Badan Penghubung Provin...
332 kali dilihat
15/05/2017 | Badan Penghubung Provin...
296 kali dilihat
21/04/2016 | Kantor Perwakilan
217 kali dilihat
25/04/2016 | Kantor Perwakilan
165 kali dilihat
21/04/2016 | Kantor Perwakilan
158 kali dilihat
22/07/2016 | Kantor Perwakilan
154 kali dilihat
31/05/2016 | Kantor Perwakilan
145 kali dilihat

Berita Berdasarkan Kategori