PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEARSIPAN

Arsip sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya,menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana yang dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi dan organisasi profesi sehingga mampu menunjang tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa pengaturan tentang kearsipan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor & Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tentangan nasional dan global., serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Atas dasar pertimbangan diatas maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Maksud dan tujuan Peraturan Perundang-undangan Kerarsipan

Maksud dari adanya petuturan perundang-undangan kearsipan adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. adanyaUndang-undang memberi landasan hukum bagi semua aktivitas penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan (stakeholder), baik itu lembaga kerasan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi, serta pencipta arsip pada lingkungan lembaga negara, perusahaan, organisasi politik/organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.

Dalam konteks diatas maka peraturan perundang-undangan kearsipan khususnya dalam Undang-undangan kearsipan khususnya dalam Undang –Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bertujuan untuk memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kearsipan, antara lain :\

  1. Pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan;
  2. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan;
  3. Sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional;
  4. Penyelenggraan kearsipan;
  5. Pengelolaanarsip;
  6. Autentifikaasi;
  7. Pembinaan kearsipan;
  8. Organisasi;
  9. Pendanaan;
  10. Sumber daya manusia;
  11. Prasarana dan sarana;
  12. Perlindungandan penyelamatan arsip;
  13. Sosialisasi;
  14. Peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan
  15. Sanksi administrasif dan ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai suatu norma yang mengatur segala kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang berlaku pada suatu negara khususnya di Indonesia. Adapun tujuan peraturan perundang-undangan ini dalam aspek ketatanegaraan adalah meningkatkan penyelenggaraan  administrasi negara dan administrasi publik, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan publik.

Sumber : Modul Pengantar Kearsipan; Pusdiklat ANRI; 2015

Penulis: 
Ardiansyah
Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi

Artikel

21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
21/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi
09/05/2018 | Badan Penghubung Provinsi