GUBERNUR : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BPKP

Senin (31/07/2017), Penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlokasi di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta Timur ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Acara ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan yang baik (good governance) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nota kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi dan menyambut baik peran BPKP dalam rangka meningkatkan kapabilitas  Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Namun, di satu sisi beliau juga mohon agar BPKP cukup memiliki kesabaran dan keuletan dalam melakukan kerja sama dengan Bangka Belitung, karena berbagai kendala pada SDM khususnya dalam memahami permasalahan hukum terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

“Saya selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan bekerjasama dengan BPKP. Dalam kondisi apapun roda pemerintahan daerah tidak boleh terhenti. Terkait dengan permasalahan yang ada kami sangat mengharapkan bantuan BPKP agar dapat menjembatani perbedaan penafsiran dengan Instansi terkait, sehingga dapat menghilangkan kegamangan-kegamangan tadi” imbuh beliau

Selain itu, disebutkan pula hasil pemeriksaan BPK atas LKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2016 dari 8 Pemerintah Daerah, baru  3 Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini BPK-RI “Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)” yaitu : Pemerintah Kabupaten Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.  Dengan demikian, besar harapan beliau adanya peningkatan sinergisitas antara Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BPKP dapat meningkatkan hasil opini BPK_RI atas LKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Setelah pertemuan ini, saya mengajak pada diri saya sendiri bersama-sama dengan BPKP untuk segera melaksanakan Rencana Aksi agar segera dapat diwujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah” ujar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung."

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP pusat tentunya menyambut baik dan menilai hal ini sebagai wujud komitmen Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas pengelolan keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Sulemi
Fotografer: 
Istari
Editor: 
Prima Indrasari

Berita

27/11/2017 | Badan Penghubung Provin...
27/11/2017 | Badan Penghubung Provin...
21/11/2017 | Badan Penghubung Provin...
16/10/2017 | Badan Penghubung Provin...
16/10/2017 | Badan Penghubung Provin...
16/10/2017 | Badan Penghubung Provin...

Berita Berdasarkan Kategori